1920x600-TOP-ID
ID
ID
previous arrow
next arrow

SBOTOP: Budi Setiawan Bantah Kepengurusan Tandingan Polemik Futsal Berpusat pada Aspirasi dan Prosedur

Budi Setiawan menolak anggapan bahwa dirinya membentuk kepengurusan tandingan di tengah gejolak Asosiasi Futsal Indonesia. Mantan sekretaris jenderal organisasi tersebut menegaskan bahwa keberatan sejumlah anggota dan desakan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa tidak semestinya langsung disebut sebagai dualisme.

Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026. Budi mengatakan dirinya tidak mendirikan kantor tandingan maupun menerbitkan surat atas nama organisasi. Ia menempatkan persoalan yang berkembang sebagai aspirasi anggota terhadap kepemimpinan dan tata kelola, bukan pembentukan organisasi baru.

Namun, pernyataan tersebut perlu dibaca sesuai waktunya. Setelah bantahan Budi, muncul perkembangan baru berupa penunjukan pelaksana tugas oleh PSSI dan keberatan dari pihak Michael Sianipar. Dengan demikian, memahami polemik ini membutuhkan pemisahan antara pernyataan para pihak, tindakan administratif yang telah dilakukan, dan persoalan kewenangan yang masih diperdebatkan.

Bantahan Budi terhadap Isu Dualisme

Pokok penjelasan Budi adalah penolakannya terhadap tudingan bahwa ia menjadi penggerak kepengurusan alternatif. Ia menegaskan tidak melakukan tindakan administratif yang menurutnya dapat dikaitkan dengan pembentukan organisasi tandingan.

Budi menyampaikan bahwa persoalan sebenarnya berkaitan dengan ketidakpercayaan anggota. Menurut penilaiannya, protes klub dan keinginan menyelenggarakan kongres merupakan bagian dari dinamika internal yang perlu ditanggapi.

Penjelasan tersebut merupakan posisi Budi sebagai salah satu pihak dalam polemik. Pernyataannya tidak boleh diubah menjadi kesimpulan independen bahwa seluruh persoalan organisasi telah selesai atau tidak ada lagi sengketa.

Pembedaan ini penting karena bantahan atas satu tudingan tidak otomatis menjawab semua pertanyaan lain. Apakah ada struktur tandingan, bagaimana aspirasi anggota diproses, dan siapa yang berwenang mengambil keputusan merupakan persoalan berbeda. Masing-masing membutuhkan bukti dan penjelasan yang sesuai.

Pemberhentian Sekretaris Jenderal Menjadi Latar

Polemik berkembang setelah Budi diberhentikan dari jabatan sekretaris jenderal pada 4 November 2026. Pihak kepengurusan menyampaikan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan penataan organisasi dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program. Budi kemudian mempertanyakan prosedur pemberhentiannya. Ia berpendapat bahwa keputusan mengenai jabatan sekretaris jenderal harus mengikuti ketentuan organisasi dan hubungan kewenangan dengan PSSI.

Dengan demikian, terdapat perbedaan penilaian mengenai proses yang ditempuh. Fakta bahwa keputusan pemberhentian diterbitkan harus dibedakan dari penilaian apakah seluruh persyaratannya telah dipenuhi.

Tanpa keputusan penyelesaian yang dapat dirujuk, tidak tepat menyatakan salah satu penafsiran sebagai kesimpulan final. Dalam pemberitaan, keberatan Budi tetap perlu disebut sebagai keberatan yang ia ajukan. Begitu pula alasan penataan organisasi harus ditempatkan sebagai penjelasan pihak yang mengambil keputusan.

Desakan Klub Memperluas Persoalan

Perselisihan kemudian melibatkan aspirasi klub peserta Pro Futsal League. Sepuluh klub menyampaikan dukungan agar organisasi menggelar Kongres Luar Biasa untuk mengevaluasi keadaan dan membahas pembenahan tata kelola.

Budi mengaitkan desakan tersebut dengan sejumlah keluhan anggota, termasuk persoalan subsidi dan proses pengambilan keputusan. Akan tetapi, keluhan itu harus tetap disampaikan dengan atribusi kepada pihak yang mengemukakannya.

Pernyataan mengenai keterlambatan atau ketidaksesuaian prosedur tidak dengan sendirinya menjadi temuan pemeriksaan. Untuk menilai substansinya, diperlukan dokumen, penjelasan pengurus, dan kesempatan bagi pihak terkait memberikan tanggapan.

Secara organisasi, meluasnya protes menunjukkan kebutuhan memperbaiki komunikasi. Anggota membutuhkan jawaban yang dapat diperiksa, sementara pengurus memerlukan jalur untuk menjelaskan dasar kebijakannya. Apabila kedua kebutuhan tersebut tidak dipertemukan, perbedaan pandangan berisiko berkembang menjadi persoalan kepercayaan yang semakin sulit dikelola.

Pengunduran Diri Anggota Exco Menambah Tekanan

Pada periode yang sama, lima anggota Komite Eksekutif dilaporkan mengundurkan diri. Perkembangan ini memperluas perhatian terhadap keadaan internal organisasi dan menambah tekanan untuk mencari penyelesaian.

Bagi Budi, pengunduran diri tersebut memperkuat pandangannya bahwa persoalan tidak dapat direduksi menjadi isu pembentukan kepengurusan tandingan. Ia melihat adanya keberatan yang lebih luas terhadap arah kepemimpinan.

Namun, pengunduran diri seseorang tidak otomatis memberikan jawaban mengenai seluruh persoalan yang diperdebatkan. Motif, pertimbangan, dan konsekuensi administratif setiap keputusan perlu dipahami berdasarkan keterangan yang tersedia.

Secara analitis, rangkaian pengunduran diri dapat memengaruhi kesinambungan pekerjaan. Pembagian tugas perlu dipastikan agar program tidak kehilangan penanggung jawab. Akan tetapi, dampak nyata terhadap kegiatan tertentu tidak seharusnya diasumsikan apabila belum ada informasi yang menunjukkan gangguan tersebut.

Pengurus Menekankan Jalur Organisasi

Ketua Komite Hukum FFI Deny Susanto memberikan penekanan berbeda ketika menanggapi desakan kongres. Ia menyatakan bahwa aspirasi anggota perlu disampaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Menurut penjelasannya pada 12 November, permohonan kongres harus diajukan secara tertulis, ditandatangani pejabat yang berwenang, dan melalui proses verifikasi. Ia juga menyebut ketentuan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota pemilik suara.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan mencakup cara memproses aspirasi, bukan hanya jumlah pihak yang mendukungnya. Dukungan perlu dibedakan dari pengesahan administratif atas dukungan tersebut.

Dalam konteks ini, penjelasan mengenai ketentuan organisasi harus tetap dilekatkan kepada pihak yang menyampaikannya. Tanpa pemeriksaan langsung terhadap seluruh dokumen dan keputusan terkait, pemberitaan tidak dapat menggantikan fungsi lembaga yang berwenang menentukan penerapan aturan.

PSSI Menunjuk Pelaksana Tugas

Perkembangan penting berikutnya terjadi ketika PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas ketua umum AFI/FFI. Keputusan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

PSSI menyatakan menerima 48 surat permohonan kongres, terdiri atas 20 dari klub anggota dan 28 dari asosiasi futsal provinsi. Menurut PSSI, jumlah tersebut memenuhi ketentuan dukungan yang diperlukan.

Vivin diberi tugas menjalankan organisasi sekaligus mempersiapkan Kongres Luar Biasa. PSSI menyebut langkah itu sebagai transisi untuk menjaga kesinambungan kegiatan dan memberi ruang kepada anggota menentukan kepengurusan baru.

Penunjukan tersebut merupakan tindakan administratif yang telah diumumkan. Namun, keberadaan keputusan tidak berarti semua pihak menerima dasar maupun mekanismenya. Perbedaan itulah yang kemudian menjadi bagian penting dari perkembangan polemik setelah bantahan Budi mengenai dualisme.

Michael Sianipar Mengajukan Keberatan

Pada 16 November, pihak FFI di bawah Michael Sianipar menyampaikan keberatan resmi terhadap keputusan penunjukan pelaksana tugas. Michael mempertahankan pandangan bahwa kepengurusannya memiliki dasar mandat dan dokumen pengesahan yang sah.

Ia menyatakan tidak menolak kongres apabila permohonannya diserahkan dan diverifikasi sesuai mekanisme yang menurutnya berlaku. Pihaknya juga meminta dokumen pendukung serta mengusulkan penyelesaian melalui pembahasan yang melibatkan pihak imparsial.

Keberatan tersebut perlu diberitakan sebagai posisi Michael dan kepengurusannya. Sebutan bahwa keputusan tertentu tidak sah atau melanggar aturan merupakan penilaian pihak yang bersengketa, bukan kesimpulan yang otomatis dapat diterima sebagai fakta final.

Dengan memasukkan perkembangan ini, gambaran persoalan menjadi lebih lengkap. Bantahan Budi pada 11 November tetap relevan, tetapi tidak boleh digunakan untuk mengabaikan sengketa kewenangan yang muncul setelah keputusan PSSI diterbitkan.

Membedakan Kritik, Kongres, dan Kepengurusan Tandingan

Dalam membaca polemik organisasi, istilah yang digunakan mempunyai konsekuensi terhadap pemahaman publik. Kritik terhadap pimpinan, permintaan kongres, dan pembentukan kepengurusan tandingan menggambarkan tindakan yang berbeda.

Anggota dapat menyampaikan keberatan tanpa mendirikan organisasi baru. Permintaan kongres juga merupakan tuntutan agar suatu forum diselenggarakan, bukan bukti bahwa hasil forum sudah ditentukan.

Sebaliknya, apabila terdapat klaim kewenangan yang saling bertentangan, keadaan tersebut membutuhkan penjelasan tersendiri. Tidak cukup hanya mengulang label yang digunakan salah satu pihak.

Karena itu, pertanyaan yang lebih berguna adalah tindakan apa yang benar-benar dilakukan, dokumen apa yang diterbitkan, serta bagaimana tanggapan pihak terkait. Pendekatan tersebut membantu pembaca memahami perkembangan tanpa harus menerima istilah yang berpotensi menyederhanakan persoalan.

Kepastian Informasi Dibutuhkan Anggota

Klub dan asosiasi daerah memerlukan informasi yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan. Mereka perlu mengetahui jalur komunikasi, pihak yang menangani administrasi, dan prosedur penyampaian dokumen selama polemik berlangsung.

Secara praktis, ketidakjelasan dapat meningkatkan risiko kesalahan koordinasi. Namun, risiko tersebut harus dibedakan dari gangguan yang benar-benar telah terjadi. Tidak tepat menyatakan kompetisi terhambat tanpa bukti mengenai perubahan jadwal atau kegiatan.

Komunikasi yang baik dapat dimulai dengan penyampaian keputusan secara lengkap, penjelasan ruang kewenangan, dan pembaruan mengenai proses penyelesaian. Anggota juga membutuhkan kesempatan mengajukan pertanyaan melalui jalur yang jelas.

Transparansi semacam itu membantu mengurangi ketergantungan pada potongan pernyataan. Publik dapat membedakan keputusan resmi, tanggapan pihak yang keberatan, dan informasi yang masih menunggu kepastian.

Kepentingan Pemain Harus Tetap Terlindungi

Di luar perselisihan kepengurusan, futsal memiliki kebutuhan yang terus berjalan. Pemain berlatih, pelatih menyusun program, dan klub mempersiapkan pertandingan. Pembinaan usia muda serta pengembangan daerah juga memerlukan kesinambungan.

Karena itu, penyelesaian polemik perlu memperhatikan dampaknya terhadap pekerjaan olahraga. Kepastian administrasi dan komunikasi membantu pihak di lapangan tetap berfokus pada tanggung jawab masing-masing.

Namun, menjaga kegiatan tidak berarti menghindari evaluasi organisasi. Pembenahan dan kesinambungan program dapat dikerjakan bersama apabila tanggung jawab dibagi secara jelas serta keputusan disampaikan dengan terbuka.

Bagi para pemangku kepentingan, ukuran keberhasilan penyelesaian seharusnya melampaui siapa yang memegang jabatan. Organisasi juga perlu mampu menjawab keluhan anggota, mempertahankan layanan, dan menyediakan dasar kerja yang lebih dipercaya setelah persoalan kepengurusan ditangani.

Menunggu Penyelesaian melalui Proses yang Terang

Pernyataan Budi Setiawan menegaskan posisinya bahwa ia tidak membentuk kepengurusan tandingan. Ia memandang desakan kongres sebagai aspirasi anggota yang perlu ditanggapi, bukan sebagai bukti dualisme.

Perkembangan setelahnya memperlihatkan persoalan yang lebih kompleks. PSSI menerbitkan keputusan transisi, sementara Michael Sianipar mengajukan keberatan terhadap dasar dan mekanismenya. Kedua hal tersebut harus disampaikan secara berimbang tanpa mendahului penyelesaian.

Futsal Indonesia membutuhkan proses yang dapat diperiksa, komunikasi yang konsisten, dan perlindungan terhadap kegiatan olahraga. Dari sana, perbedaan dapat ditangani berdasarkan dokumen serta kewenangan yang jelas, sementara pemain dan klub memperoleh kepastian untuk melanjutkan pekerjaan mereka.

Baca Juga:

TAGS:
CLOSE