Federasi Futsal Indonesia (FFI) meminta agar desakan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) diajukan melalui mekanisme organisasi. Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, menyampaikan pada 12 November 2026 bahwa aspirasi anggota perlu dituangkan dalam permohonan tertulis yang dapat diverifikasi. Penegasan itu muncul setelah sepuluh klub peserta Pro Futsal League menyerukan evaluasi tata kelola dan lima anggota Komite Eksekutif FFI mengundurkan diri.
Dalam beberapa hari, pembahasan berkembang dari tata cara meminta kongres menjadi sengketa mengenai kewenangan untuk menyiapkannya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menunjuk Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas ketua umum setelah menyatakan menerima 48 surat permohonan KLB. Michael Victor Sianipar, yang dipilih memimpin FFI untuk periode 2024–2028, mempersoalkan keputusan tersebut. Perbedaan pandangan juga muncul mengenai status Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dirujuk Komite Hukum FFI.
Desakan awal datang dari klub liga profesional
Sepuluh klub yang mula-mula menyuarakan desakan KLB adalah Bintang Timur Surabaya, Blacksteel FC, Pangsuma FC, Proton, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Mimika, Unggul FC, dan Nanzabi. Mereka menginginkan forum untuk mengevaluasi kondisi organisasi dan membahas pembenahan pengelolaan futsal nasional. Seruan itu memperlihatkan bahwa klub-klub peserta liga ingin persoalan yang mereka hadapi dibicarakan di tingkat federasi.
Desakan tersebut muncul setelah Budi Setiawan diberhentikan dari jabatan Sekretaris Jenderal FFI pada awal November. Pemberhentian itu disampaikan sebagai bagian dari penataan organisasi, tetapi Budi mempersoalkan prosedurnya. Pengunduran diri lima anggota Komite Eksekutif kemudian menambah persoalan di tingkat kepengurusan. Di tengah rangkaian perubahan tersebut, klub-klub mendorong pembahasan yang mencakup cara organisasi mengambil keputusan dan menjalankan programnya.
Dalam perkembangan berikutnya, sejumlah pemegang hak suara juga mengangkat persoalan subsidi klub, insentif bagi asosiasi provinsi, dan penataan jadwal kompetisi. Keluhan tersebut memberi gambaran tentang apa yang ingin dibahas selain kepemimpinan. Bagi klub, kejelasan jadwal berpengaruh pada persiapan tim sepanjang musim. Bagi asosiasi provinsi, kepastian mengenai dukungan federasi berkaitan dengan perencanaan kegiatan di daerah. Masing-masing persoalan memerlukan penjelasan tersendiri jika dibawa ke forum anggota.
Komite Hukum FFI menjelaskan dua jalur permohonan
Deny merujuk pada AD/ART yang menurut Komite Hukum FFI disahkan anggota dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026. Berdasarkan penjelasannya, ada dua jalur untuk meminta KLB. Ketua umum dapat mengajukan permintaan dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif. Anggota juga dapat mengajukannya secara tertulis dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota yang memiliki hak suara.
Kelompok yang memiliki hak suara, menurut penjelasan tersebut, mencakup asosiasi futsal provinsi dan klub futsal profesional yang memenuhi ketentuan keanggotaan. Permohonan harus ditujukan kepada FFI, ditandatangani pejabat yang berwenang mewakili pemohon, dan memuat agenda yang berada dalam kewenangan KLB. FFI kemudian memverifikasi dokumen. Dengan tata cara itu, jumlah pernyataan dukungan yang beredar di ruang publik merupakan satu bagian dari proses. Status pemohon, kewenangan penandatangan, dan isi permohonan juga perlu diperiksa.
Penjelasan Deny menempatkan KLB sebagai forum organisasi yang dapat diminta oleh anggota. Ia menyampaikan bahwa Komite Hukum menghormati aspirasi mereka dan meminta agar aspirasi itu masuk melalui prosedur yang dapat diperiksa. Dalam situasi ketika permintaan datang dari beberapa kelompok, penerapan prosedur tersebut bergantung pada kejelasan daftar anggota, dasar penghitungan suara, dan pihak yang berwenang memeriksa pengajuan.
PSSI menerima 48 surat dan menunjuk pelaksana tugas
PSSI menyatakan telah menerima 48 surat permohonan KLB, terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari asosiasi futsal provinsi. PSSI kemudian menunjuk Vivin Cahyani, anggota Komite Eksekutif PSSI, sebagai pelaksana tugas ketua umum FFI atau Asosiasi Futsal Indonesia (AFI). Penunjukan itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.
Menurut PSSI, penunjukan tersebut merupakan langkah transisi untuk menanggapi permintaan anggota, menjaga keberlangsungan organisasi, dan mempersiapkan kongres. Melalui surat keputusan itu, PSSI juga menyatakan bahwa penetapan Michael sebagai ketua umum tidak lagi berlaku. Michael menolak dasar pemberhentiannya dan menyatakan bahwa mandat yang diperolehnya melalui KLB pada 3 Oktober 2024 perlu dihormati.
Pada 13 November, sebanyak 40 dari 60 pemegang hak suara dilaporkan datang ke kantor PSSI untuk menyampaikan aspirasi. Angka itu merujuk pada kehadiran dalam pertemuan tersebut, sementara angka 48 merujuk pada surat yang sebelumnya disebut diterima PSSI. Keduanya menunjukkan bentuk dukungan yang berbeda. Untuk menilai pemenuhan ambang permohonan sebagaimana dijelaskan Komite Hukum FFI, yang relevan adalah hasil verifikasi terhadap surat dan hak suara para pemohonnya.
Perbedaan pandangan menyangkut aturan dan kewenangan
Michael berpendapat pergantian ketua umum harus ditempuh melalui kongres. Ia mempersoalkan kewenangan PSSI untuk membebastugaskannya melalui surat keputusan, dengan merujuk pada mandat yang ia peroleh dari forum anggota pada 2024. PSSI, di sisi lain, menjelaskan bahwa penunjukan pelaksana tugas dimaksudkan untuk mengawal masa transisi dan mempersiapkan forum yang diminta para anggota.
Budi Setiawan menyatakan pada 17 November bahwa ia sependapat dengan Michael mengenai perlunya KLB untuk memilih ketua umum baru. Namun, Budi memiliki pandangan berbeda dari Komite Hukum FFI mengenai aturan yang menjadi rujukan. Menurut Budi, AD/ART hasil Kongres Biasa pada 12 Mei 2026 belum mendapatkan ratifikasi atau persetujuan dari PSSI sehingga ia menilai aturan itu belum berlaku. Komite Hukum FFI sebelumnya mendasarkan penjelasannya pada pengesahan yang dilakukan anggota dalam kongres tersebut.
Perbedaan itu menyentuh pertanyaan yang menentukan jalannya proses. Jika para pihak berbeda pendapat tentang dokumen yang berlaku dan lembaga yang berwenang, penentuan siapa yang dapat memverifikasi surat serta menyiapkan kongres ikut dipersoalkan. Pernyataan masing-masing pihak sejauh ini menunjukkan posisi mereka dalam sengketa. Keabsahan prosedur yang mereka perdebatkan masih menjadi pokok keberatan, termasuk dalam langkah yang kemudian diambil Michael melalui Komite Etik PSSI.
Kementerian Hukum membatasi perubahan data kepengurusan
Perkembangan lain datang dari Kementerian Hukum. Pada 16 November, kementerian menjelaskan bahwa akses FFI ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) diblokir sementara setelah menerima surat PSSI tertanggal 13 November. Tujuannya adalah mencegah perubahan data kepengurusan selama persoalan internal masih dalam proses penyelesaian.
Pembatasan itu berlaku pada akses administrasi badan hukum. Cakupannya berada pada pencatatan kepengurusan, sementara kegiatan pertandingan dan pembinaan futsal berada di luar tindakan pemblokiran tersebut. Kementerian menunggu kejelasan penyelesaian di lingkungan organisasi sebelum data kepengurusan dapat diperbarui. Dengan demikian, pembekuan akses mencatat keadaan administratif selama sengketa berlangsung, sedangkan penunjukan pelaksana tugas dan keberatan terhadapnya tetap menjadi persoalan di tingkat organisasi.
Michael menafsirkan penjelasan Kementerian Hukum sebagai penguat pandangannya bahwa pergantian ketua umum harus dilakukan melalui KLB. Tafsir tersebut merupakan sikap Michael. Alasan yang disampaikan kementerian sendiri berfokus pada pencegahan perubahan data sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan.
Pengaduan etik menambah jalur penyelesaian
Pada 17 November, pengaduan terkait penerbitan surat keputusan PSSI diajukan kepada Komite Etik PSSI. Pengaduan yang ditandatangani Michael itu meminta pemeriksaan terhadap proses yang melibatkan Erick Thohir dan Yunus Nusi. Pokok keberatannya berkaitan dengan penunjukan pelaksana tugas dan keputusan PSSI mengenai mandat kepengurusan hasil KLB 2024.
Pengajuan pengaduan berarti ada permintaan agar dugaan pelanggaran etik diperiksa. Pada tahap tersebut, dugaan yang diajukan masih merupakan dalil pihak pengadu. Belum ada hasil pemeriksaan yang diumumkan dalam perkembangan hingga 18 November. Proses etik dan rencana kongres juga memiliki pokok pembahasan masing-masing. Komite Etik diminta memeriksa proses penerbitan keputusan, sedangkan KLB menjadi forum yang diusulkan untuk membahas kepemimpinan dan persoalan organisasi.
Di luar sengketa tersebut, PSSI juga mengumumkan rencana audit dana non-APBN FFI setelah muncul keluhan mengenai subsidi klub dan insentif asosiasi provinsi. Rencana audit itu berkaitan dengan persoalan yang dapat diperiksa melalui catatan penyaluran dana dan dokumen pendukung. Kesimpulan mengenai pembayaran, tunggakan, atau tanggung jawab pihak tertentu bergantung pada hasil pemeriksaan. Sejauh ini, yang telah diumumkan adalah rencana audit dan keluhan yang melatarbelakanginya.
Anggota masih menunggu kepastian jadwal dan agenda
Hingga 18 November 2026, tanggal pelaksanaan KLB belum diumumkan. Desakan klub telah berkembang menjadi pengajuan tertulis yang menurut PSSI datang dari klub dan asosiasi provinsi. FFI melalui Komite Hukumnya telah menjelaskan syarat yang menurut mereka perlu dipenuhi, PSSI telah menunjuk pelaksana tugas, dan Michael telah mengajukan keberatan serta pengaduan etik. Rangkaian itu menjelaskan posisi para pihak, sementara waktu pelaksanaan dan agenda resmi kongres masih menunggu kepastian.
Bagi anggota, agenda kongres akan menentukan ruang pembahasan. Jika forum mencakup evaluasi tata kelola, pembahasan dapat menyentuh subsidi, penjadwalan liga, dan hubungan federasi dengan asosiasi provinsi. Jika pemilihan ketua umum masuk dalam agenda, penetapan peserta dan pemegang hak suara akan berpengaruh langsung terhadap keputusan forum. Kedua kemungkinan tersebut bergantung pada agenda yang akhirnya ditetapkan. Untuk saat ini, seruan agar aspirasi disampaikan melalui jalur organisasi telah membawa satu pertanyaan utama ke depan: bagaimana permohonan anggota diverifikasi dan siapa yang berwenang membawanya sampai ke kongres.
Baca Juga:












